Mensos dan Menko PM: Akreditasi Panti Asuhan Harus Reformasi!

Kabaresport.com Semoga kebahagiaan menyertai setiap langkahmu. Saat Ini saya akan membahas manfaat News, Indonesia yang tidak boleh dilewatkan. Deskripsi Konten News, Indonesia Mensos dan Menko PM Akreditasi Panti Asuhan Harus Reformasi Tetap fokus dan simak hingga kalimat terakhir.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan perlunya reformasi mendasar dalam sistem akreditasi panti asuhan di Indonesia. Kementerian Sosial saat ini sedang melakukan revisi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) dengan tujuan menjadikan akreditasi sebagai alat utama untuk menjamin kualitas pengasuhan anak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa untuk mengukur dan meningkatkan kualitas layanan pengasuhan, pemerintah akan menerapkan mekanisme reward and punishment. Panti asuhan yang memenuhi standar kualitas akan diberikan penghargaan, sementara yang tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi.

Selain itu, pemerintah sedang mempersiapkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos, serta memastikan bahwa proses akreditasi tidak hanya menjadi formalitas belaka.

Saifullah Yusuf juga menyoroti bahwa biaya pengurusan anak di panti asuhan jauh lebih besar (5-10 kali lipat) dibandingkan dengan pengasuhan berbasis keluarga. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mengarahkan regulasi pada peningkatan kualitas pengasuhan, bukan sekadar legalitas.

Pemerintah juga berupaya untuk menyelaraskan data kemiskinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga dengan kriteria yang berbeda-beda. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga harus tunduk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan Peraturan Presiden No. 4/2025 yang menugaskan BPS sebagai lembaga kredibel untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Lebih lanjut, Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa masih banyak Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang belum terakreditasi, bahkan terdapat lebih dari 2.000 lembaga fiktif yang hanya bermodal papan nama. Pemerintah berkomitmen untuk mengubah kondisi ini dan memastikan bahwa seluruh penyaluran bantuan sosial berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tidak salah sasaran.

Dari sisi program, bansos reguler tetap meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan yatim piatu, dan permakanan lansia. Uji coba dilakukan di Banyuwangi dengan sistem conditional cash transfer berbasis Payment ID Bank Indonesia, sehingga bantuan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan dasar seperti sembako.

Program permakanan untuk lansia sempat menjangkau 136 ribu orang berusia di atas 75 tahun, namun terhambat keterbatasan anggaran. Sekolah Rakyat, yang kini berkembang menjadi 165 titik, disebut sebagai miniatur penanggulangan kemiskinan. Program ini menggabungkan pendidikan anak, pemberdayaan orang tua melalui koperasi Desa Merah Putih, perbaikan rumah, bantuan kesehatan, hingga bansos lengkap bagi keluarga miskin ekstrem. Filantropi dan dana sosial masyarakat juga harus diatur lebih transparan dan akuntabel.