Kejagung: Kasus Chromebook, Nama Eks Menteri Tak Pernah Disebut?

Kabaresport.com Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Pada Blog Ini aku ingin berbagi pengetahuan mengenai News, Indonesia yang menarik. Konten Yang Terinspirasi Oleh News, Indonesia Kejagung Kasus Chromebook Nama Eks Menteri Tak Pernah Disebut Mari kita bahas tuntas artikel ini hingga bagian penutup.

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pada 15 Mei 2024, Kejagung menegaskan bahwa dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus ini, nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tidak pernah disebut.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana, fokus utama penyidikan adalah pada dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik berupaya mengungkap secara detail bagaimana anggaran negara digunakan dan apakah terdapat indikasi kerugian negara akibat tindakan melawan hukum.

“Sejak awal penanganan perkara ini, kami tidak pernah mengaitkan atau menyebut nama mantan menteri,” ujar Ketut Sumedana dalam keterangan persnya. Ia menambahkan bahwa penyidikan difokuskan pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kasus pengadaan Chromebook ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggaran yang cukup besar. Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setiap perkembangan akan diinformasikan kepada publik secara berkala.

Kejagung juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat atau bersifat spekulatif. Informasi resmi terkait kasus ini hanya akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi Kejagung.